Langsung ke konten utama

Pendidikan Kewarganegaraan

BAB I
Pendahuluan
1.1   Latar Belakang
Pendidikan Kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bernegara. Oleh karena itu, penanaman sikap berbangsa & bernegara harus ditanamkan sejak usia dini. Kurikulum pendidikan sudah disesuaikan untuk merealisasikan sikap tersebut. Sedari SD kita diharapkan sudah memahami konsep bernegara.
Namun pada kenyataannya pada zaman sekarang poin poin yang sudah ditanamkan sejak dulu sudah menguap seiring dengan berjalannya waktu. Sikap sikap bernegara kian hilang pada diri pemuda pemudi. Namun tidak sedikit juga pemuda pemudi yang masih memegang teguh sikap bernegara. Tidak jarang mereka mengaplikasikannya dengan berbagai cara.

1.2   Tujuan Penulisan

·         Mengenal apa itu Pendidikan Kewarganegaraan
·         Pengenalan landasan hukum Pendidikan Kewarganegaraan

BAB II
Pembahasan
2.1 Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan moral terdiri dari Pendidikan dan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan hampir sama fungsinya dengan Pendidikan Pancasila. Bahkan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi acuan untuk bahan pembelajaran Pendidikan Pancasila. Seperti diketahui bersama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila memiliki peran penting untuk membangun pola pikir pemuda pemudi generasi penerus bangsa.
Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam mengendalikan unit politik tertentu (khususnya: negara) yang disertai dengan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang disebut warga tersebut. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara mana dia berada. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan “citizenship”. Dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga penduduk kota atau kabupaten, karena mereka juga merupakan unit politik. Dalam otonomi, kewarganegaraan menjadi penting, karena masing-masing unit politik akan memberikan hak pemegang (biasanya sosial) yang berbeda bagi warganya.
Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan “nationality”. Perbedaannya adalah hak untuk aktif dalam politik. Hal ini dimungkinkan untuk memiliki kewarganegaraan tanpa warga negara (misalnya, oleh hukum adalah subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik). Hal ini juga memungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota sebuah negara bangsa.
Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak-hak dan kewajiban. Dalam filosofi “kewarganegaraan aktif”, seorang warga negara wajib memberikan kontribusi kemampuannya untuk memperbaiki masyarakat melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan kegiatan lain yang sejenis untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakatnya. Dari pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan “Civics” yang diberikan di sekolah-sekolah.

2.2 Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai penunjang aspek kehidupan benegara juga memiliki landasan hukum yang kuat. Berikut landasan hukum pendidikan kewarganegaraan
  • UUD NRI 1945
  • UU RI No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian
  • UU RI No. 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi
  • UU RI No. 12 Tahun 2005 tentang covenan Internasional Hak-hak sipil dan politik
  • Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang visa, izin masuk, dan izin keimigrasian.
  • Peraturan Menteri hukum dan Hak asasi manusia RI No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warganegara Indonesia.
  • Peraturan Menteru Hukum dan Hak asasi Manusia RI No. M.01-HL.03.03 Tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh kawarganegaraan RI.

BAB III
Kesimpulan
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencanna untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didiik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya ,masyarakat,bangsa dan Negara.






Daftar Pustaka

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Rangkaian Differensial op-amp

  Pada skema gambar rangkaian ini saya memakai software Eagle. Awal mula pembuatan rangkaian dengan mengklik "add" pada ikon berbentuk steker (colokan) untuk menambahkan elemen komponen pada submenu disebelah kiri. Untuk membuat wire (jalur) antar elemen klik "wire" pada ikon berbentuk pensil. Untuk menghapus wire atau komponen klik ikon berbentuk tong sampah. Selain itu juga ada fungsi dasar seperti copy dengan mengklik ikon berbentuk 2 file, paste dengan mengklik simbol lingkaran berwarna kuning, mirror dengan mengklik 2 gambar yang saling berhadapan dan rotate dengan simbol lingkaran dengan tanda panah yang berlawanan arah jarum jam. Untuk memindahkan wire atau elemen kita bisa mengklik ikon tanda panah. Lalu ada juga submenu dasar seperti pada Ms. Office seperti file, edit, view, tools, print, dan zoom. Untuk melakukan penyimpanan (save) pada rangkaian yang telah selesai kita buat, kita harus mengklik ikon "disket" pada submenu diatas.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pemahaman Tentang Bela Negara

BAB I PENDAHULUAN 1.1   Latar Belakang Di zaman modern ini masyarakat semakin agresif melakukan berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah Demokrasi. Demokrasi tak lepas dari peran negara yang membebaskan warga negaranya untuk mengeluarkan pendapat. Dalam artian seluruh warga negara berhak menyampaikan aspirasi mereka terhadap pemerintahannya. 1.2   Tujuan Penulisan 1.        Untuk melengkapi nilai mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan 2.        Pemahaman tentang demokrasi 1.3   Rumusan Masalah 1.        Penjelasan Demokrasi 2.        Bentuk Demokrasi BAB II PEMBAHASAN 2.1   Apa itu Demokrasi ?             Demokrasi merupakan wujud kebersamaan dalam Negara juga merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga Negara karena system kekuasaan yang berlaku adalah : “Res publica” dari,oleh ,dan untuk rakyat .             Demokrasi berasal dari bahasa yunani. Yakni kata “Demos” berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “demos” y
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Industri

BAB I PENDAHULUAN 1.1   LATAR BELAKANG Industri merupakan salah satu kegiatan yang berkembang pesat. Para pelaku industri berlomba-lomba menghadirkan inovasi inovasi terbaru dalam menggaet konsumen. Namun para pelaku industri ini kerap kali melupakan masalah masalah lingkungan yang disebabkan oleh industri itu sendiri. Banyak dari pelaku industri bersikap acuh tak acuh. Akibatnya lingkungan masyarakat sekitar terkena dampaknya. Sungai tercemari limbah. Udara tercemari polusi akibat cerobong asap. Hanya beberapa pelaku industri yang peduli mengenai dampak industri mereka ke lingkungan sekitar. 1.2   RUMUSAN MASALAH 1.       Masalah lingkungan dalam pembangunan industri 2.       Keracunan bahan logam dalam industrialisasi 3.       Keracunan bahan organis dalam industrialisasi 4.       Masyarakat sekitar perusahaan industry 5.       Analisis dampak lingkungan 1.3   TUJUAN PENULISAN Penulis berharap dengan adanya tulisan ini bisa menyadarkan dampak yang d
Posting Komentar
Baca selengkapnya